IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI SERTA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI SERTA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(Studi di Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Negeri Surabaya)
N a m a : Djoko
Pramono
NPM : 132762058
Konsentrasi : Kebijakan
Publik
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya
ABSTRAK
Keunikan
arsip tidak hanya terletak dari bentuk materinya saja apabila dibandingkan
dengan perpustakaan, tetapi juga pada tujuan dari pendokumentasian dari materi
yang diciptakan. Materi kearsipan dapat terdiri atas berbagai bentuk yang
memerlukan kondisi khusus dalam penggunaannya. Ciri khas materi kearsipan,
misalnya naskah korespondensi, catatan harian, berkas kasus, dan memorandum.
Mungkin juga terdiri atas dokumen yang diterbitkan dalam rangka kegiatan
organisasi, misalnya laporan, direktori, poster atau iklan. Selain arsip
tekstual atau kertas juga ada arsip non kertas yang terdiri atas foto, film,
rekaman suara atau arsip elektronik. Arsip dimanfaatkan secara optimal apabila
didukung oleh suatu layanan informasi kearsipan yang memadai. Dalam rangka ini
suatu lembaga kearsipan dituntut untuk dapat menyediakan informasi, penyediaan bahan
kearsipan dalam waktu yang relative cepat serta tersedianya fasilitas
bagi pengguna arsip. Adapun tujuan kebijakan layanan akses arsip adalah
terciptanya ketertiban, kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan, agar bisa menjadi alat kontrol kualitas dan terwujudnya kepuasan
pelanggan.
Dalam
penelitian ini penulis berusaha untuk memperoleh dengan berusaha menggali
fakta-fakta yang ada, menganalisanya, menggambarkan kondisi kasus serta
faktor-faktor yang mempengaruhinya secara obyektif, tempat penelitian tersebut
adalah Biro Administrasi Umum dan
Keuangan (BAUK)Universitas Negeri Surabaya.
Prosedur Operasional Standar (POS) atau Standar Prosedur Operational (SPO), berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa POS dibuat untuk lingkungan kerja tertentu tergantung pada kondisi dan prosedur kerja yang sedang berlangsung. Pemahaman terhadap permen yang tertuang dalam POS, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang permen yang terdapat dalam POS yang dimiliki pegawai masih perlu ditingkatkan. Kejelasan pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi serta informasi publik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi serta informasi publik di BAUK Unesa. Apabila arsip yang dimiliki oleh sebuah kantor kurang baik pengelolaannya,dapat mengakibatkan sulitnya menemukan informasi yang telah disimpan dan akhirnya dapat menghambat tahapan proses pekerjaan selanjutnya. Kejelasan tatakerja/prosedur operasional standar, Dari hasil keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa kejelasan tatakerja atau POS pengelolaan arsip di BAUK Unesa telah berjalan dengan baik dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Pengawasan atau pengendalian sudah dilakukan dengan baik oleh Kepala Administrasi kampus dan pihak terkait serta Kepala Biro Administrassi Umum dan Keuangan secara kontinyu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengawasan yang tertuang dalam POS pengelolaan Arsip di BAUK Universitas Negeri Surabaya.
Prosedur Operasional Standar (POS) atau Standar Prosedur Operational (SPO), berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa POS dibuat untuk lingkungan kerja tertentu tergantung pada kondisi dan prosedur kerja yang sedang berlangsung. Pemahaman terhadap permen yang tertuang dalam POS, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang permen yang terdapat dalam POS yang dimiliki pegawai masih perlu ditingkatkan. Kejelasan pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi serta informasi publik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi serta informasi publik di BAUK Unesa. Apabila arsip yang dimiliki oleh sebuah kantor kurang baik pengelolaannya,dapat mengakibatkan sulitnya menemukan informasi yang telah disimpan dan akhirnya dapat menghambat tahapan proses pekerjaan selanjutnya. Kejelasan tatakerja/prosedur operasional standar, Dari hasil keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa kejelasan tatakerja atau POS pengelolaan arsip di BAUK Unesa telah berjalan dengan baik dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Pengawasan atau pengendalian sudah dilakukan dengan baik oleh Kepala Administrasi kampus dan pihak terkait serta Kepala Biro Administrassi Umum dan Keuangan secara kontinyu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengawasan yang tertuang dalam POS pengelolaan Arsip di BAUK Universitas Negeri Surabaya.
Kata Kunci : Implementasi,
Pengelolaann Arsip, Administrasi dan BAUK
ABSTRAC
The uniqueness lies not only archive of
material forms only when compared with the library, but also on the purpose of
documentation of material created. Archival material can consist of a variety
of forms that require special conditions in its use. Characteristic of archival
material, for example a script correspondence, diaries, case files, and
memoranda. May also consist of documents issued for the purposes of the
organization, such as reports, directories, posters or advertisements. In
addition to textual or paper archives there are also non-paper archive which
consists of photographs, films, sound recordings or electronic archive. Archive
optimally utilized if supported by an adequate archival information services.
In this context an archival institutions are required to provide information,
the provision of archival material in a relatively quick time and the
availability of facilities for the user archive. The purpose of the policy is
the creation of the archive access service order, ease, smoothness in the
implementation of services, so that could be a means of quality control and
realization of customer satisfaction.
In this study the authors attempted to
gain by trying to dig up the facts that exist, analyze, describe the condition
of the case and the factors that influence objectively, where such research is
the Bureau of Public Administration and Finance (BAUK) State University of
Surabaya.
Standard Operating Procedures (SOPs),
based on interviews with multiple sources, that the SOP is made for a
particular work environment depending on conditions and procedures for ongoing
work. Understanding of candy contained in the standard operating procedure, it
can be concluded that the understanding of the sweets contained in SOP owned
employee still needs to be improved. Clarity implementation of records
management and documentation as well as public information, it can be concluded
that the implementation of records management and documentation as well as
public information on BAUK Unesa. If the archives are owned by a poor office
management, can be more difficult to find information that has been stored and
can ultimately hinder the next stage of the work process. Clarity work procedure
/ standard operating procedures, the overall result of the interview can be
concluded that the clarity of work procedure or Standard Operating Procedure in
BAUK Unesa archive management has gone well and refers to applicable
regulations. Supervision or control has been done by the Head Administrassi
campus and related parties sera Bureau Chief of General and Financial
Administrassi continuously and in accordance with the provisions contained in
the SOP control management BAUK Archive at the State University of Surabaya.
Keywords
: Implementation, Pengelolaann Archives, Administration and BAUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar